Pos Cirebon ,— Langkah konkret memperkuat pengawasan infrastruktur mulai digerakkan di Kota Cirebon. DPP Bikers Journalist Indonesia (BJI) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Cirebon sepakat menjalin kolaborasi strategis, menyusul audiensi yang digelar di Aula Dinas PUTR, Rabu (29/4/2026).
Pertemuan ini bukan sekadar ajang silaturahmi. Di baliknya, tersirat komitmen bersama untuk membuka ruang kontrol publik yang lebih luas terhadap pembangunan infrastruktur daerah.Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon, Rachman Hidayat, secara terbuka menyambut kehadiran BJI dan menegaskan kesiapan instansinya untuk bersinergi.“Kami menyambut baik kedatangan BJI. Dinas PUTR Kota Cirebon siap berkolaborasi,” ujar Rachman.
Ia bahkan menaruh harapan lebih jauh. Menurutnya, BJI dapat berperan sebagai penghubung strategis dalam menyampaikan aspirasi daerah ke level yang lebih tinggi, termasuk pemerintah provinsi hingga nasional.“Kami berharap BJI bisa menjadi penyambung aspirasi kami ke pemerintah di atas,” katanya.
Di sisi lain, BJI tak datang tanpa agenda. Ketua Harian DPP BJI, Arsy Al Banzary, menegaskan organisasinya siap mengambil peran aktif, bukan hanya sebagai mitra komunikasi, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem pengawasan.“Kami siap menjadi penyambung informasi antar jajaran pemerintahan.
Walaupun berbasis komunitas, BJI tetap menjalankan fungsi jurnalistik sebagai penyampai informasi,” tegasnya.Lebih dari itu, BJI secara eksplisit menyatakan akan terlibat dalam monitoring infrastruktur di Kota Cirebon. Langkah ini menjadi sinyal bahwa kontrol terhadap pembangunan tidak lagi hanya berada di internal pemerintah, tetapi juga melibatkan elemen eksternal.
“Kami akan membantu memonitor kondisi infrastruktur dan menyampaikan titik-titik yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemkot melalui Dinas PUTR,” ungkap Arsy.Kolaborasi ini membuka babak baru dalam pola hubungan antara komunitas jurnalis dan pemerintah daerah. Jika berjalan konsisten, sinergi ini berpotensi memperkuat transparansi, mempercepat respons terhadap persoalan lapangan, sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.Di tengah tuntutan publik terhadap akuntabilitas, langkah BJI dan PUTR Kota Cirebon ini menjadi penanda: pengawasan tak lagi eksklusif, melainkan kolaboratif.(Iwan Subiarto)
